APSR IDI Online KlikPDPI
APSR IDI Online KlikPDPI Halaman Admin Forum Umum Facebook Page Twitter Instagram Youtube
Pilkada 2018 & Masalah-Masalah Kesehatan yang Perlu Diantisipasi Orang Awam
PDPI Jatim, 27 Jun 2018 14:57:56

Pilkada 2018 diikuti 171 daerah, terdiri 171 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dari beberapa provinsi yang ikut pilkada, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, Bali, Sumatra Utara, Lampung telah melaksanakan kampanye dan debat publik calon kepala daerah sejak 15 Februari hingga 26 Juni 2018.


Para kandidat calon kepala daerah 2018 dalam kampanye dan debat publik telah menjelaskan visi misi program-program yang akan dilaksanakan untuk lima tahun. Dari beberapa kebijakan yang ditawarkan sebagian lebih memprioritaskan pada bidang pendidikan, ekonomi, dan mengatasi kemiskinan, kesejahteraan sosial. Tapi, calon kepala daerah lupa dalam memprioritaskan pada bidang kesehatan.


Maka dari itu, isu mengenai bidang kesehatan tentunya harus menjadi prioritas utama bagi calon kepala daerah sebagai aparat penyelenggara daerah. Rendahnya angka harapan hidup sudah seharusnya menjadikan bidang kesehatan ini menjadi tugas utama bagi pemerintah daerah. Persoalan kesehatan harus lebih dikedepankan. Karena ini menyangkut nyawa manusia.


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), setidaknya ada 70 persen wilayah Pilkada 2018 memiliki angka harapan hidup di bawah rata-rata nasional, yaitu 71,06 tahun. Data itu menunjukkan bahwa mayoritas wilayah yang menggelar pilkada memiliki indeks kesehatan yang rendah. Di level provinsi, hanya empat wilayah yang penduduknya memiliki harapan hidup lebih lama daripada rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya, yaitu Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Bali. Sementara 13 provinsi lainnya masih di bawah rata-rata nasional.


Angka harapan hidup merupakan titik tolak dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Kesehatan warganya ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Masih banyak rakyat kecil yang sakit dan orang tua yang sakit tapi tidak mampu untuk mengobati sakitnya karena terkendala biaya kesehatan yang sangat mahal sekali. Karena itu, calon kepala daerah 2018 wajib mendata dan melakukan sensus atas warganya yang sakit dan tidak mampu untuk berobat pada setiap daerahnya.


Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari belanja APBD-nya untuk anggaran kesehatan, di luar gaji. Besaran anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik. Faktanya, masih banyak daerah yang mengalokasikan APBD untuk kesehatan di bawah 10 persen. Dari 17 provinsi yang menggelar Pilkada, hanya 4 daerah yang menetapkan alokasi belanja kesehatan di atas 10 persen pada APBD yaitu Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.


Karena itu, calon kepala daerah 2018 dalam visi misi programnya juga harus menambahkan pada prioritas utamanya dalam bidang kesehatan, sehingga ketika program pemerintah daerah bidang kesehatan terwujudkan dapat membantu warganya. Secara otomatis, perhatian dalam mengatasi persoalan kesehatan pada tingkat lokal akan membantu program nasional dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.