BAB VI PERKEMBANGAN SETIAP PERIODE

VI.1. Perkembangan IDPI Pusat Setelah Kongres-I Pada tanggal 19 Nopember 1977 untuk pertama kalinya bertempat di RS Persahabatan Jakarta diselenggarakan rapat anggota IDPI Cabang Jakarta dengan acara Pemilihan Pengurus IDPI Cabang Jakarta periode 1977 - 1980 Suatu masalah muncul pada rapat tersebut, ketika seorang anggota senior menghimbau kepada Pengurus Pusat IDPI untuk memberikan sebagaian dana kelebihan pelaksanaan Kongres I kepada Pengurus IDPI Cabang Jakarta, sebagai modal bagi Cabang dan sebagai imbalan atas jerih payah dan kerja keras Cabang Jakarta menyelenggarakan Kongres I tersebut dengan sukses. Pada waktu itu Ketua Umum Pengurus Pusat (Dr Rasmin Rasjid) sebagai anggota IDPI Cabang Jakarta, juga hadir. Dijawab oleh Dr Rasmin Rasjid, hal itu sulit diterima oleh Pengurus Pusat, karena memang dalam Anggaran Rumah Tangga IDPI yang baru disahkan dalam Kongres I, tidak disebutkan mengenai pembagian dana hasil Panitia Kongres maupun Panitia Konker, yang berarti semua dana berupa uang dan barang hasil Panitia Kongres maupun Panitia Konker menjadi milik Pengurus Pusat. Kalau dilihat peristiwa ini, memang kesalahan ini terletak kepada utusan-utusan Cabang yang menghadiri Kongres I, karena pada waktu itu mereka menyetujui saja isi AD dan ART IDPI. Tetapi mungkin juga mereka belum berpengalaman dan para anggota yang bersidang dalam Komisi AD dan ART dalam Kongres I itu tidak menyadari hal-hal yang "sensitif" ini, yaitu perihal kekayaan Panitia Kongres / Panitia Konker seharusnya menjadi kekayaan bersama dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang dimana Kongres / Konker diadakan. Hal yang tidak menyenangkan ini, kemudian dengan lapang dada dapat diselesaikan bersama Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang Jakarta melalui usulan perubahan ART pada Kongres II di Surabaya, yang berhasil dengan ditetapkannya Peraturan Anggaran Rumah Tangga Pasal 8 Ayat 4 dan Pasal 17 Ayat 4 yang berbunyi : Kekayaan Panitia Kongres / Panitia Konker dalam bentuk uang dan barang, menjadi kekayaan bersama dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang dimana Kongres / Konker diadakan, dalam perbandingan 40% untuk Pengurus Pusat dan 60% untuk Pengurus Cabang yang bersangkutan, selanjutnya dalam perubahan ART berikutnya pembagian menjadi 30% untuk Pusat dan 70% untuk Cabang. Pada tanggal 30 November 1978, Ketua IDPI Cabang Jakarta, Dr J Soegondho meninggal dunia dalam usia 61 tahun dan penggantinya ditunjuk Dr Hadiarto Mangunnegoro. Kegiatan organisasi yang penting selanjutnya ialah penyelenggaraan Konker II - IDPI pada tanggal 20 - 21 Juni 1979 di Medan dan Kongres Nasional II - IDPI pada tanggal 18 - 20 Juni 1980 di Surabaya.

VI.2. Kongres Nasional II - IDPI Pada Kongres II ini Dr Hadiarto Mangunnegoro terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat IDPI masa bakti 1980 - 1983. Pada masa bakti ini dilaporkan kegiatannya sbb: A Bidang Organisasi 1 Menyusun AD / ART - IDPI yang telah diputuskan dalam Kongres Nasional II - IDPI 2 Menyusun Pedoman Kerja PP - IDPI periode 1980 - 1983 3 Keanggotaan 3.1. Dengan adanya peraturan Mendikbud mengenai Pendidikan Pascasarjana menjadi lebih jelas, hanya dokter paru yang didiik di Pusat Pendidikan Pascasarjana yaitu FK-UI, FK-UNAIR dan FK-USU yang berhak menjadi anggota biasa IDPI, sedangkan anggota muda adalah mereka yang masih sedang dalam pendidikan pada Pusat Pendidikan diatas, sedikitnya 1 tahun 3.2. Sebagai akibat peraturan ini, maka keputusan Kongres Nasional II - IDPI mengenai pendidikan tambahan bagi dokter BP4 untuk diakui sebagai dokter paru tidak dapat dilaksanakan 3.3. Kepengurusan IDPI baik Pusat maupun Cabang, hanya dapat diduduki oleh anggota biasa telah dipenuhi (ditertibkan) B Bidang Pendidikan 1 Pada saat itu hanya ada 3 Pusat-Pusat Pendidikan Dokter Ahli (Kategori I) di Indonesia : - FK-UI di Jakarta - FK-UNAIR di Surabaya - FK-USU di Medan ditambah dengan 1 Pusat Pendidikan (Kategori II) yaitu FK-UNAND di Padang 2 Buku Katalog Program Studi perlu dinilai kembali apakah pelaksanaannya sudah sesuai pada setiap Pusat Pendidikan 3 Pendidikan tambahan bagi dokter BP4 tidak dapat dilaksanakan lagi 4 Paket-paket Pendidikan Kegiatan pendidikan dan kursus yang dapat dilaksanakan antara lain : 4.1. Penataran TB bagi dokter lulusan FK-UI tahun 1982 dan 1983 di Jakarta 4.2. Kursus Asma di Surabaya tahun 1983 4.3. Penataran TB untuk dokter umum baru yang akan bertugas ke daerah, tahun 1983 4.4. Kursus Fluoroskopi untuk dokter BP-4 4.5. Penataran dokter tentang TB bekerjasama dengan PPTI di Jakarta 5 Pendidikan Prasarjana (under graduate) 5.1. Mengalami kemunduran, akibat tidak dicantumkan paket ilmu penyakit paru tersendiri dalam Kurikulum Inti Fakultas Kedokteran Negeri 5.2. Kedudukan paru sangat dirugikan oleh CMS (Consortium of Medical Science) karena tampaknya didominasi oleh Bagian lain dan tidak ada yang membantu paru 5.3. Strategi yang dilakukan, mempertahankan bagian yang sudah ada, mengusahakan secara teratur agar paru diberi peran yang lebih besar. C Bidang Penelitian dan Ilmiah Peningkatan program ilmiah, dipandang cara terbaik bagi para dokter paru dalam kedudukan terhormat baik di masyarakat umumnya dan masyarakat kedokteran khususnya. Pelaksanaan kegiatan ilmiah adalah sbb: 1 Menganjurkan anggota gemar menulis dalam majalah ilmiah, bila perlu dengan insentif 2 Mengusahakan bantuan dana riset dengan mencarikan sponsorship 3 Kegiatan Ilmiah 3.1. Simposium yang disusul dengan tindakan nyata 3.2. Seminar, Diskusi Panel 3.3. Malam Klinik oleh tiap-tiap Cabang 3.4. Tulisan-tulisan Ilmiah Populer 4 Pembentukan Pusat-pusat Studi dan Konsultasi (PUSKO) Ilmiah, terdiri dari : 4.1. Pusko Tuberkulosis 1.1. Klinik : Jakarta, Surabaya 1.2. Lapangan : Malang, Yogyakarta 4.2. Pusko Penyakit Paru Obstruktif Menahun : Jakarta, Medan dan Surabaya 4.3. Pusko Penyakit Alergi / Imunologi Paru : Jakarta, Surabaya 4.4. Pusko Kanker Paru : Jakarta, Surabaya 4.5. Pusko Penyakit Paru Kerja : Surabaya 4.6. Pusko Faal Paru, Fisioterapi dan Rehabilitasi : Jakarta, Medan dan Surabaya 4.7. Pusko Hubungan Rokok dan Paru : Jakarta, Medan dan Surabaya D Hubungan IDPI dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah, Swasta di Dalam dan Luar Negeri 1 Hubungan IDPI dengan Departemen Kesehatan 1.1. Dalam usaha penempatan dokter paru di lingkungan Departemen Kesehatan mengusulkan kepada Menteri Kesehatan : 1.1.1. Peranan dokter paru di dalam sistim rujukan 1.1.2. Membentuk Unit Pelaksana Fungsional Paru tersendiri di tiap-tiap RSU tipe A dan B, agar dapat memanfaatkan tenaga dokter spesialis paru, secara lebih tepat guna dan berhasil guna 1.1.3. Konsep organisasi dan tatalaksana UPF Paru di RSU tipe A dan B Menanggapi usul diatas Dirjen Yan Kes mengeluarkan Surat Instruksi kepada Direktur RSU tipe A dan B agar segera membentuk UPF Paru dan UPF Jantung. Namun sayangnya pelaksanaannya tidak dapat dilakukan, oelh adanya hal-hal diluar kekuasaan IDPI, tergantung dari kesediaan Direktur RSU yang bersangkutan. 1.2. Perihal penempatan Dokter Paru pada saat itu, menurut keterangan Kepala Biro Personalia Departemen Kesehatan adalah sbb : 1.2.1. Penempatan dokter paru adalah bebas menurut permintaan setempat 1.2.2. Belum ada program penempatan dari Departemen Kesehatan Perihal pengurusan SID Spesialis di Biro Personalia berjalan lancar 1.3. Oleh Dirjen P3M-Depkes, IDPI diminta untuk menempatkan wakilnya dalam Kelompok Kerja Rencana Induk Pemberantasan TB Naisonal 2 Hubungan IDPI dengan Depdikbud 2.1. Hubungan IDPI dengan Depdikbud sangat kurang, terutama yang menyangkut Pendidikan Prasarjana, terutama hubungan dengan CMS, sehingga mata pelajaran Ilmu Penyakit Paru bukan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kurikulum inti FKN. Dalam bidang Pascasarjana hingga saat ini tidak ada masalah 2.2. Pengakuan Brevet Spesialis Paru berhasil, berkat kegigihan Pengurus Pusat IDPI yang memperjuangkan kepada Tim Ditjen Dikti yang diketuai oleh Prof Dr Asri Rasad agar beberapa dokter senior anggota IDPI yang umumnya sudah lama bekerja di BP4, namun mereka sudah terdaftar sebagai dokter spesialis paru di MDA-IDI, untuk diakui sederajat sebagai dokter spesialis paru oleh Depdikbud. Dan ini hanya berlaku "eenmalig" pada beberapa teman sejawat tersebut, sesudah itu tidak ada lagi pengakuan semacam itu 3 Hubungan IDPI dengan IDI Berjalan baik, mengingat IDPI merupakan salah satu anggota Majelis Dokter Ahli, sekarang MDSp-IDI 4 Hubungan IDPI dengan PPTI 4.1. Membantu mengisi karangan ilmiah dalam Majalah PPTI 4.2. Beberapa anggota IDPI menjadi Pengurus PPTI di Pusat, maupun di Cabang 5 Hubungan Luar Negeri 5.1. Menjajaki menjadi anggota Asia Pacific Region dari ACCP

VI.3. Kongres Nasional III - IDPI Konker Nasional III - IDPI dilaksanakan di Yogyakarta, pada tanggal 29 - 30 Juni 1981. Sedangkan Kongres Nasional III - IDPI dilaksanakan di Medan, pada tanggal 21 - 23 Desember 1983 dan telah memilih kembali Dr Hadiarto Mangunnegoro sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDPI periode 1983 - 1986 Kegiatannya adalah : 1 Bidang Organisasi 1.1. Keanggotaan : 1.1.1. Penertiban registrasi anggota, penyelesaian KTA - IDPI 1.1.2. Pembahasan penerimaan Anggota Luar Biasa 1.2. Sekretariat Surat menyurat sudah berjalan lancar, penyeragaman telah dilaksanakan pada kop surat, amplop, stempel Pengurus Pusat dan Cabang 2 Hubungan Luar Negeri 2.1. Belum ada tambahan anggota baru yang mengajukan permohonan menjadi anggota ACCP. dari Indonesia baru ada 5 orang, menyusul 1 orang dari Bandung 2.2. Telah terbentuk Asia Pacific Society of Respirology (APSR) di Tokyo dalam tahun 1986 3 Departemen Kesehatan Belum ada follow-up kejelasan mengenai usul-usul IDPI dalam rancangan standarisasi dan klarifikasi Rumah Sakit Umum di Indonesia, dimana IDPI mengusulkan adanya Unit Paru di rumah sakit-rumah sakit tipe A, B dan C di seluruh Indonesia 4 Pendidikan 4.1. Board of Study 4.1.1. Mengukuhkan Board of Study, sebagai badan resmi penghubung Ikatan Dokter Spesialis dan Depdikbud melalui CHS 4.1.2. Mempertegas fungsi Board of Study dalam kegiatannya dengan : - Pendidikan dokter spesialis (Pembaharuan Katalog, Kurikulum Pendidikan, National Board of Examination) - Mempertegas jalur adaptasi dokter spesialis lulusan luar negeri Masalah yang berhubungan dengan Pendidikan : a Belum ada kepastian keharusan adanya Bagian Paru di setiap FK Negeri, menyulitkan peranan Dokter Paru dalam kegiatan Pendidikan b FK-UNS berhasil didirikan Bagian Pulmonologi, tetapi masih dipersoalkan eksistensinya c Adanya pendidikan tidak resmi sub-spesialis oleh Penyakit Dalam, yang sertifikatnya dikeluarkan oleh PAPDI, akan menjadi masalah dengan timbulnya spesialisasi ganda. d Perlu direncanakan dengan segera usaha-usaha meningkatkan ilmu dan keterampilan dokter spesialis paru yang sudah ada secara berkesinambungan, dengan : 1 Kursus-kursus upgrading 2 Penataran-penataran 3 Keharusan membuat publikasi e Perubahan Katalog Program Studi Pulmonologi 1 Banyak bagian yang harus dihilangkan dan ditambahkan, agar tidak terlalu banyak melibatkan bagian lain 2 Persyaratan dalam Katalog yang sekarang tidak dipenuhi oleh pusat pendidikan

VI.4. Dalam Kongres Nasional IV-IDPI Tanggal 10-12 November 1986 di Yogyakarta telah terpilih Dr Hood Alsagaff sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat IDPI periode 1986 - 1989. Tugas utama Pengurus Pusat IDPI periode ini ialah melaksanakan keputusan Kongres Nasional IV - IDPI dan kegiatan-kegiatan organisasi lainnya Kegiatannya adalah : A. Organisasi 1 Memantapkan organisasi dengan cara : 1.1. Melakukan reinventarisasi anggota, membuat kartu anggota 1.2. Hubungan timbal balik dengan cabang-cabang 1.3. Mengkoordinasi pertemuan-pertemuan ilmiah 1.4. Membantu pengurusan surat ijin dokter spesialis anggota IDPI 2 Hubungan IDPI dengan instansi dan lembaga lain : 2.1. Departemen Kesehatan - Memenuhi undangan / permintaan DepKes untuk turut melakukan Program Penempatan Dokter Ahli diluar 4 besar, tetapi belum ada follow-upnya yang tuntas - Memenuhi undangan / permintaan pengisian pulmonologi di rumah sakit kelas C1, C2, B1, B2 dan B3 2.2. I D I Hubungan IDI dengan IDPI tetap baik, beberapa kali IDPI mendapat undangan rapat dengan IDI 2.2.1. Acara Muktamar IDI di Bandung tanggal 9 -11 Desember 1985, yang juga dihadiri oleh utusan IDPI membicarakan antara lain : - Adaptasi dokter lulusan luar negeri - Ujian saringan kepada dokter umum yang akan melakukan spesialisasi - Penempatan dan penyebaran dokter spesialis 2.3. Depdikbud PDA-PDA termasuk IDPI tidak pernah lagi dilibatkan dalam kegiatan PDS. Hingga saat itu Board of Study belum berfungsi. Beberapa masalah timbul di Fakultas Kedokteran yang berhubungan dengan pendidikan spesialis (FK-UNAIR, FK-UGM, FK-UNS, FK-UI, FK-UNAND) 2.4. PPTI Walaupun secara organisatoris tidak ada hubungan langsung, beberapa anggota IDPI menjadi anggota Pengurus PPTI, di Pusat maupun wilayah 2.5. Hubungan Luar Negeri Tidak ada hubungan langsung IDPI dengan organisasi sejenis di luar negeri 2.5.1. Atas inisiatif Japan Society of Chest Disease telah dilaksanakan rapat pendahuluan Pembentukan Perkumpulan baru di bidang pulmonologi untuk kawasan Asia Pasifik sebagai counterpart American Thoracic Society. Pada tanggal 20 - 21 Agustus 1985 di Tokyo diadakan pertemuan yang dihadiri oleh wakil-wakil Jepang, USA (ATS), Korea Selatan, Filipina, Thailand, Indonesia dan Australia sebagai "Negara Inti". Telah disepakati perkumpulan tersebut diberi nama Asia Pacific Society of Pulmonologist. Kongres pertama akan diselenggarakan di Jepang pada tahun 1987 2.5.2. ACCP Pada tanggal 28 Agustus 1985 di Sydney diadakan World Congress on Disease of the Chest. Dalam kongres tersebut Dr Hadiarto Mangunnegoro ditunjuk menjadi Governor ACCP di Indonesia, tugasnya antara lain mengurus calon-calon anggota, mengadakan kegiatan ilmiah yang dikoordinasi oleh IDPI 2.6. Hubungan dengan lembaga lain LIPI, YKI 2.7. Masalah-masalah yang perlu dibicarakan 2.7.1. Organisasi - Menentukan penerimaan sebagai anggota kehormatan - Masalah cabang Jateng yang hanya mempunyai 4 anggota - Jumlah anggota Cabang SUmTengSel cukup untuk dipecah, menjadi 2 cabang - Anggota yang berdomisili jauh dari Cabangnya, perlu bergabung dengan Cabang tempat berdomisili atau dengan Cabang yang terdekat 2.7.2. Pendidikan - Masalah paling rawan ialah pendidikan prasarjana di Bagian Paru Kesulitan menempatkan eksistensi Bagian Pulmonologi di FK-FK merupakan hambatan terbesar oleh karena : • Kurikulum inti • SK Dirjen Dikti tentang organisasi FK • PP V - Kurikulum PDS Pulmonologi belum seragam di 3 FK, memerlukan revisi buku katalog P3S Pulmonologi - Pendidikan Pulmonologi Berkesinambungan baru terbatas dalam pengadaan Simposium di Cabang-cabang tertentu 2.7.3. Pengabdian Masyarakat - Belum terlihat kegiatan pengabdian masyarakat yang jelas dari IDPI kecuali beberapa inisiatif untuk mengadakan simposium untuk awam, mendirikan klub asma - Perlu dipikirkan bentuk pengabdian masyarakat yang konkrit 2.7.4. Kegiatan Ilmiah - Belum ada buku pegangan untuk keseragaman istilah-istilah diagnostik dan terapi pada beberapa penyakit yang penting misalnya TB, Asma, Kanker, PPOM, dll - Kegiatan ilmiah seperti simposium belum merata diantara cabang-cabang. 2.7.5. Luar Negeri - Ada pertanyaan masih perlukah pembentukan Pulmonologi Asean ? B. Dewan Penilai Keahlian dan Pendidikan 1. Keanggotaan DPK disesuaikan dengan jabatan kepala bagian dari tiap-tiap Pusat Pendidikan Pulmonologi • FK-UI : Prof Dr Rasmin Rasjid (anggota merangkap Ketua) • FK-UNAIR : Dr Djoko Iman Santoso (anggota) • FK-USU : Dr HMM Tarigan (anggota) Kedudukan yang sangat terpencar dari ketiga anggota ini menyebabkan pada waktu itu belum pernah diadakan perembukan dalam DPK 2. Pekerjaan DPK pada umumnya hanya menyelesaikan pendaftaran sebagai Dokter Paru pada MDA-IDI. Selama periode Januari 1984 - 15 Oktober 1985 sudag didaftarkan oleh DK sebanyak 16 Dokter Paru pada MDA-IDI 3. Karena DPK juga diminta mengurusi pendidikan, maka mungkin nama yang baik adalah Dewan Penilai Keahlian dan Pendidikan (DPK dan Pendidikan) 4. PP-IDPI pernah minta DPK menyelesaikan protes IKARI pada PB-IDI mengenai seorang dokter paru di Yogya yang dituduh melakukan praktek radiologi, bulan Oktober 1984. Persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk menghindari kejadian semacam ini di belakang hari, DPK ingin menghimbau pada semua anggota IDPI, agar setiap anggota IDPI selalu berhati-hati dalam tindak tanduknya untuk menghindarkan kesan sebagai tidak etis, seolah-olah melakukan praktek dalam bidang keahlian lain 5. Pusat pendidikan PPDS Pulmonologi 5.1. Sejak 1 tahun yang lalu diusahakan untuk meningkatkan PPDS Pulmonologi FK-UNAND dari kategori 2 menjadi kategori 1. Untuk itu Bagian Pulmonologi FK-UI bersedia untuk menjadi "Bapak Angkat" dalam peningkatan tsb. Dan untuk itu Bagian Pulmonologi FK-UNAND diminta untuk mengundang Bagian Pulmonologi FK-UI meninjau ke FK-UNAND. Sangat disayangkan, bahwa samapi pada waktu itu Bagian Pulmonologi FK-UNAND tidak mengeluarkan undangan itu. Apa sebabnya tidak mengundang itu, tidak dapat di laporkan. Sedangkan sebetulnya kita harus berkejaran dengan waktu dalam usaha peningkatan ini. 5.2. Dalam pembicaraan langsung dengan Dekan FK-UNS, Pulmonologi merupakan bagian tersendiri. Sekarang tinggal usaha dan kegiatan dari staf Pulmonologi FK-UNS untuk meningkatkan diri dalam pendidikan S1 dan S2 5.3. Pusat-pusat pendidikan yang ada sekarang ini sebetulnya mampu meningkatkan penerimaan calon. Akan tetapi peningkatan ini hendaknya sejalan dengan penempatannya. Ternyata Depkes RI menyatakan Pulmonologi pada waktu itu masih belum masuk program. Dengan meningkatkan penerimaan calon, dan penempatan yang tidak masuk program, dapat terjadi penumpukan dokter paru di kota-kota Pusat Pendidikan. Hal ini dapat dianggap sebagai usaha yang tidak efektif dan tidak efisien, serta dapat memberikan dampak buruk antara sesama dokter paru. 6. PP 5 Tahun 1980 Pengurus Pusat IDPI sudah memperjuangkan kehadiran Pulmonologi sebagai Laboratorium di semua Pusat-pusat Pendidikan, baik pendidikan S2 maupun pendidikan S1, dengan mendatangi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (pada waktu itu Prof DR Doddy Tisna Amidjaja) di kantornya pada tanggal 9 April 1984. yang menemui beliau pada waktu itu adalah : Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Ketua DPK. Dirjen memperlihatkan pengertian beliau akan masalah yang diajukan, menjanjikan akan membicarakan lebih lanjut, dengan CHS dan Mendikbud. Sangat disayangkan, sampai beliau berhenti dan ditukar oleh Prof Dr SOekadji, IDPI tidak mendapatkan keputusan konkrit menyangkut persoalan itu. Rupanya masih sulit juga untuk menyampaikan sesuatu positif, dan lebih baik membiarkannya mengambang. FK-UI membuktikan, bahwa perjuangan mendapatkan Laboratorium untuk Pulmonologi dapat diperjuangkan dari bawah. FK-UI mendapatkan Laboratorium Pulmonologi atas dasar perjuangan yang gigih, dilakukan oleh seluruh staf Bagian Pulmonologi FK-UI dalam bulan-bulan akhir tahun 1982. Dan akhirnya FK-UI sendirilah yang mengambil keputusan, bahwa untuk FK-UI Laboratorium Pulmonologi ada dan suatu kenyataan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk mendapatkan Laboratorium Pulmonologi di semua Pusat Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis (S1 dan S2) pertama-tama merupakan kegiatan Bagian Pulmonologi sendiri. IDPI hanya dapat bertindak sebagai pelengkap. C. Dewan Penelitian dan Ilmiah 1. Program Pusko Ilmiah Apabila diteliti kembali keputusan Kongres III-IDPI di Medan, ternyata bahwa butir 1, 2 dan 3 adalah penjabaran program Pusko-Pusko Ilmiah IDPI, yang seharusnya dijalankan oleh Pusko-Pusko di Cabang-Cabang. Pengurus Pusat dalam hal ini mengkoordinir kegiatan-kegiatan tersebut, seperti pada acara Pertemuan Ilmiah Tahunan I di Jakarta. Dengan demikian dicapai pengertian, bahwa tugas-tugas yang dibebankan oleh Kongres dilaksanakan oleh kita semua sebagai IDPI secara keseluruhan Penyebaran Ilmu Penyakit Paru Dengan pengertian yang sama dengan diatas, dapat dilaporkan bahwa dari 9 topik yang perlu disebarluaskan, baru kira-kira 65% yang telah dilaksanakan, dengan perincian sbb: • TB Paru : dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan I, oleh Pengurus Pusat • Kanker Paru : oleh IDPI Cabang Jakarta • PPOM : Simposium "Bronkitis Kronik II" oleh IDPI Cabang Jakarta • Alergi / Asma : Simposium "Masalah Asma Dalam Keluarga" oleh IDPI Cabang Jakarta • Paru Kerja : Simposium "Paru Kerja" oleh IDPI Cabang Surabaya • Gawat Paru : "Course on Respiratory Management" oleh IDPI Cabang Jakarta Hasil-hasil dan kesimpulan Pertemuan Ilmiah Tahunan yang seharusnya dibukukan belum selesai dikerjakan, masih dalam proses editing dari rekanan lisan ke bentuk tertulis. SImposium "Masalah Asma Dalam Keluarga" yang ditujukan kepada masyarakat umum ternyata mendapat sambutan baik dari masyarakat di Jakarta, terbukti dari terbentuknya "Klub Asma Indonesia NAPAS SEGAR" yang sampai sekarang masih aktif menyelenggarakan pertemuan-pertemuan anggota. Yang belum dilaksanakan ialah penyebarluasan topik-topik : - Faal Paru, Fisioterapi dan Rehabilitasi - Rokok dan Paru - Infeksi Paru Non-TB Mengenai disain penelitian, yang sudah dilaksanakan baru mengenai topik TB Paru, sedangkan kedelapan topik yang lain belum tersentuh. Tanggapan problem-problem masyarakat juga belum secara konkrit dilaksanakan. Dalam hubungan ini IDPI telah diutus oleh IDI sebagai wakil dalam Simposium "Merokok dan Kesehatan" oleh Badan Litbang DepKes, yang antara lain menyampaikan anjuran-anjuran mengenai pencegahan-pencegahan merokok di kalangan profesi kedokteran dan kalangan remaja yang umumnya sesuai dengan anjuran-anjuran IDPI. Sehubungan dengan ini pula, salah satu keputusan Kongres IDI tahun lalu adalah himbauan bagi para dokter untuk tidak merokok di tempat umum, di tempat praktek, di tempat-tempat perawatan orang sakit dan sebagainya. 2. Pembakuan Istilah-istilah Kedokteran Secara umum belum dapat dilaksanakan, namun upaya ke arah ini sudah dimulai. Diminta perhatian kepada semua Pengurus IDPI agar menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan baik dan benar * Contoh I : Benar : Konperensi Kerja ke-4 IDPI atau Konperensi Kerja IV-IDPI Salah : Konperensi Kerja ke-IV IDPI * Contoh II : Benar : Simposium Bronkitis Kronik Salah : Simposium Bronkitis Khronik atau Symposium Bronkitis Kronik Hal-hal "kecil" seperti ini perlu mendapat perhatian, karena langsung dipaparkan kepada masyarakat ilmiah umum, dan pada saat ini hal-hal seperti itu sudah sangat diperhatikan oleh para teman sejawat kita di organisasi profesi kedokteran dan profesi lainnya. D. Dewan Redaksi Majalah Paru Kita bersyukur bahwa Majalah Paru masih dapat terbit empat nomor setiap tahun walaupun tiap penerbitan selalu terlambat. Kesulitan yang utama adalah sangat sedikitnya tulisan atau makalah yang masuk dimuat, terutama dari cabang-cabang selain Jakarta. Pengiriman Majalah Paru setelah Kongres di Medan ditujukan langsung kepada anggota dan tidak melewati cabang. Hal ini sesuai dengan keputusan kongres di Medan. Yang belum terlaksana adalah ijin untuk perubahan susunan pengurus Majalah Paru. Walaupun pemimpin umum telah diserahkan dari Dr Erwin P kepada Dr P Embran tapi ijin dari Departemen Penerangan belum ada, oleh karena itu dalam majalah masih tertera susunan pengurus yang lama. Keuangan majalah selama ini masih dapat ditutup dari hasil iklan berkat usaha gigih dari Dr P Embran sebagai bendahara merangkap pemimpin umum E. Seksi Kesejahteraan 1. Satu-satunya Keputusan Kongres III-IDPI yang menyangkut masalah kesejahteraan anggota adalah pembentukan Yayasan Paru 2. Ususlan-usulan tentang segi organisatoris Yayasan Paru yang akan dibentuk, telah disampaikan kepada Pengurus Pusat Ikatan Dokter Paru Indonesia (PP-IDPI), berupa kertas kerja yang menyangkut bentuk dan susunan organisasi, serta kaitannya dengan Pengurus Pusat IDPI dan Cabang-cabangnya. 3. Pembentukan yayasan belum dapat dilaksanakan oleh karena : - Menunggu "sponsor" yang bersedia membantu yayasan ini - Menunggu perkembangan yayasan yang bergerak di bidang Penyakit Asma, yang pada saat ini sedang digarap oleh IDPI Cabang Jakarta. 4. Kegiatan Seksi Kesejahteraan yang lain adalah merencanakan pembentukan organisasi Ibu-Ibu, isteri anggota IDPI. Kertas kerja untuk ini telah dibuat dan disampaikan kepada Pengurus Pusat IDPI F. Seksi Hubungan Luar Negeri Dewasa ini ada 4 jalur kemungkinan kerjasama dengan perkumpulan ilmiah sejenis atau hampir sejenis di luar negeri. 1. ACCP (American College of Chest Physicians) Anggota perorangan (fellow member atau associate member) dari ACCP di antara sejawat anggota IDPI, sudah ada 6-8 orang. Di Indonesia juga ditunjuk seorang "governor" untuk mempermudah prosedur keanggotaan ACCP, yaitu Dr Hadiarto Mangunnegoro. Perlu dilaporkan bahwa perkumpulan ilmiah tersebut bersifat multidisipliner. Akhir-akhir ini dalam kongresnya lebih banyak didominasi oleh para pembicara dalam bidang kardiovaskuler. Di dalamnya terdiri dari para peminat yang berhubungan dengan masalah "chest", bedah toraks, kardiovaskuler, respiratory medicine, physiologists, microbiologists dll. Kantor Pusat ACCP di Amerika sangat mengharapkan terbentuknya sebuah chapter di Indonesia. Seberapa jauh keuntungannya perlu dikaji. 2. SEP (Societas Europea Pneumologica) SEP yang baru dibentuk tahun 80-an, diakui telah berkembang sangat pesat dan dikenal diseluruh dunia. Perkumpulan ini terutama membicarakan tentang respiratory medicine, dari hal-hal yang paling mendasar seperti masalah biologi sel, bioteknologi, fisiologi pernapasan dll yang terkait. Kongresnya direncanakan sangat cermat dan dilaksanakan setiap tahun di berbagai kota besar di Eropa secara silih berganti. Persyaratan keanggotaan sangat sederhana. Kongres tahun 1985 ini telah diadakan di kota Milan Italia, dari Indonesia telah hadir 2 orang (IDPI). Anggota SEP di Indonesia baru 2 orang. Sekalipun namanya European Society of Pneumology, peserta kongres dan anggota perkumpulan ini hampir dari seluruh penjuru dunia. Materi pembicaraan sangat bermutu. 3. Perkumpulan sejenis ASEAN Telah beberapa kali dilakukan penjajakan, tetapi dirasakan masih belum ada kemantapan dari masing-masing perkumpulan di negara-negara ASEAN tersebut. Malaysia memang sejak semula belum pernah ikut berbicara oleh karena dinegara ini tidak ditemukan adanya wadah ahli paru. Filipina rupanya ada sedikit masalah intern. tetapi yang paling perlu dipertimbangkan adalah masalah keuangan yang tampaknya agak terselubung. Kemungkinan diadakannya perkumpulan ASEAN ini masih terbuka. Syangnya tidak terlihat adanya "sponsor country". 4. APSOP (Asia Pacific Society of Pneumology). Suatu sidang preliminer diadakan di Tokyo 20 - 21 Agustus tahun 1985, yang diprakarsai dan disponsori oleh para dokter Jepang. Telah diundang dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai negara Asia Pasifik, antara lain Amerika Serikat, Australia, Filipina, Muangthai, Indonesia dan tuan rumah sendiri. Diputuskan nama APSOP yang perlu pengesahan pada kongres pertama pada tahun 1987 di Tokyo. Perkumpulan ini hampir sama dengan SEP, yang menampung aspirasi ilmiah di Timur Jauh dan mengkhususkan dalam permasalahan respiratory medicine. Amerika Serikat tidak ikut serta, mengingat telah banyaknya keterlibatan kegiatan ilmiah didalam dan diluar negerinya. Bagi Indonesia perkumpulan ini akan sangat menguntungkan bilamana ada kemungkinan terjadinya suatu alih kerekayasaan, seperti kesempatan training atau pendidikan postgraduate dinegara-negara yang lebih maju seperti Jepang dan Australia. Dan tidak semata-mata hanya menjadi tuan rumah terselenggaranya suatu peristiwa ilmiah saja

VI.5. Kongres nasional V-IDPI Dalam Kongres Nasional V-IDPI pada tahun 1990 di Denpasar Dr. Hood Alsagaff terpilih kembali menjadi Ketua Umum periode 1990 - 1993 A. Organisasi 1. Kongres Nasional V-IDPI menetapkan perubahan nama Ikatan Dokter Paru Indonesia (IDPI) menjadi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI). hal ini sesuai dengan hasil Muktamar XX - IDI tahun 1988 di Surabaya yang menetapkan penertiban penggunaan istilah "Ikatan" dan "Perhimpunan" di kalangan IDI. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa ikatan hanya dipakai oleh organisasi induk, yaitu IDI, sedangkan untuk perkumpulan dokter spesialis maupun seminat diwajibkan menggunakan kata perhimpunan 2. Telah terbentuk Perkumpulan Seminat Bronkoskopi dan telah diresmikan oleh PB-IDI yang diketuai oleh Dr Nirwan Arief, dengan nama PERBRONKI (Perhimpunan Bronkoskopi Indonesia). 3. Kerja sama dengan Yayasan Asma Indonesia, Yayasan Kanker Indonesia, PPTI dan lain-lain perlu ditingkatkan. 4. Atas permintaan PB-IDI dan DepKes kepada seluruh PDSp termasuk PDPI diminta untuk menyusun Standar Pelayanan Medis dari masing-masing Perhimpunan, yaitu untuk 10 penyakit utama. 5. Penelitian tentang merokok dari YKI. Studi prevalensi oleh Pengurus Pusat PDPI ditugaskan kepada Cabang Surabaya sebagai koordinator. B. Dewan Penilai Keahlian Peranan Dewan Penilai Keahlian pada saat ini sudah berkurang, karena sudah banyak fungsinya diambil alih oleh Pemerintah, misalnya untuk mengurus Surat Izin Dokter (SID) atau sekarang yang disebut Surat Penugasan, tidak perlu lagi minta rekomendasi dari DPK-PDPI, tetapi dapat langsung mengurusnya ke DepKes (cq. Biro Kepegawaian). Sedangkan dari Cabang, dapat mengurusnya melalui Kanwil Depkes masing-masing. C. Dewan Penelitian dan Ilmiah Hasil yang sudah dicapai : 1. Acara Temu Ilmiah 1.1. Pertemuan Ilmiah Khusus Telah diselenggarakan di Bandung pada tanggal 7 September 1991 • Untuk anggota PDPI. Pokok bahasan : "Penelitian dan Pengalaman Dalam Bronkoskopi". • Untuk dokter umum Pokok bahasan : "Pulmonologi Dalam Praktek Sehari-hari". Telah diberikan hadiah bagi penelitian dan penyajian yang terbaik dengan urutan : Pemenang I : tidak ada Pemenang II : Peranan Inflamasi pada Status Asmatikus, oleh Dr. Adji Wijaya dari Surabaya Hadiah : Rp 600.000,- Pemenang III : Pengukuran Tekanan Oksigen Darah dengan Pemantauan Analisis Gas Darah pada Pemeriksaan Bronkoskopi Serat Optik tipe B2TR yang dimodifikasi, oleh Dr. Sugeng Hidayat dari Jakarta. Hadiah : Rp 400.000,- 1.2. Seminar / Simposium yang diselenggarakan bersamaan dengan Konker VI-PDPI, diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 1992 di Ujung Pandang 2. Penelitian yang dikoordinir oleh PP-PDPI 2.1. Penelitian tentang perilaku kebiasaan merokok pada guru SLTA Koordinator Tim : PDPI Cabang Surabaya Anggota Tim : PDPI Cabang Jakarta, PDPI Cabang Jawa Tengah, PDPI Cabang Medan Dana disponsori oleh Yayasan Kanker Indonesia Pusat sebesar Rp 5 juta 2.2. Pneumobile Project Indonesia (PPI) Meskipun hasil dari proyek ini tidak secara langsung dirasakan oleh kepengurusan PDPI masa bakti sekarang ini, akan tetapi hasil yang diperoleh merupakan sumbangan yang besar bagi PDPI. Tim dari PPI adalah : 1. UNAIR 2. UI 3. Field Epidemiology Training Programe (FETP) DepKes 4. Konsultan WHO 5. Oregon University 6. American Thoracic Society 7. Lembaga Penelitian UI 8. Satgas Komputer FK-UNAIR 9. Boehringer Ingelheim Pharma Services Hasil yang diperoleh : Nilai normal faal paru untuk orang Indonesia Nilai ini disajikan dalam bentuk • Tabel Nilai Normal • Persamaan Prediksi 3. Motivasi untuk menggairahkan penelitian 3.1. Pemberian hadiah bagi peneliti terbaik 3.2. Mengusahakan dana penlitian Dengan kondisi perekonomian seperti sekarang ini, agak sulit untuk mendapatkan dana dari Perusahaan Farmasi. Sebenarnya para peneliti dapat mengusahakan dana sendiri ke Lembaga / Instansi Pemerintah misalnya Litbang Depkes, dll. 3.3. Kursus metodologi penelitian dan epidemiologi klinik Dimana-mana sudah banyak diselenggarakan kursus-kursus semacam ini, antara lain di Yogyakarta, Bandung, Surabaya dll. Jadi Pengurus Pusat PDPI tidak perlu susah-susah menyelenggarakannya 4. Penelitian yang belum terlaksana 4.1. Lingkungan hidup Model penelitian ini sulit untuk dibuat multi-senter, karena kondisi masing-masing tempat dan lingkungannya sangat berlainan. 4.2. Penurunan Produktivitas Alasan hampir sama dengan ad. 4.1. disamping judul ini lebih banyak bersifat penelitian kemasyarakatan sehingga metodologi maupun analisisnya memerlukan penggarapan yang lain dari yang biasa kita lakukan 4.3. Epidemiologi TB Penelitian deskriptif semacam ini sulit mendapatkan sponsor D. Dewan Redaksi Majalah Paru Majalah Paru terbit 4x setahun dalam bulan Januari, April, Juli dan Oktober. Majalah Paru dapat terbit tepat waktu tergantung dari masuknya makalah dari para anggota dan pemasangan iklan dari perusahaan farmasi.

VI.6. Kongres Nasional VI-PDPI Dalam Kongres Nasional VI-PDPI, tanggal 2-5 Juli 1993 di Surakarta, terpilih Dr. Hadiarto Mangunnegoro sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat PDPI periode 1993 - 1996 Kegiatannya adalah : 1. Bidang Organisasi a. Penyesuaian pembentukan cabang dengan aturan IDI. Pada pelaksanaannya, amanat kongres dalam pembentukan cabang-cabang tak dapat dilaksanakan, karena dalam ART dan AD tidak ada persyaratan yang dikaitkan dengan wilayah. Apabila tetap diinginkan penyesuaian dengan aturan IDI, maka Konkernas telah dianjurkan perubahan ART tentang pembentukan Cabang. Untuk ini, Pengurus Pusat telah membahas AD dan ART dalam Rapat Persiapan Konas di Jakarta pada tanggal 13 - 14 April 1996, yang hasilnya akan disajikan dalam Kongres Nasional VII yang akan datang. Masalah yang masih ada adalah hal pembagian wilayah masing-masing cabang yang perlu diputuskan dalam Sidang Organisasi Kongres Nasional VII PDPI. b. Pertemuan Ilmiah Khusus Bukti Tinggi, telah terlaksana pada tanggal 10 September 1994. Hasil yang dicapai ialah panduan penatalaksanaan penyakit jamur paru. c. Konas VII dan APCDC ke-14 Konas VI mengamanatkan agar Konas VII dilaksanakan di Jakarta pada tahun 1996. Pada waktu yang hampir bersamaan Dr. Hadiarto Mangunnegoro sebagai Ketua Umum PP-PDPI menerima permintaan ACCP agar melaksanakan APCDC ke-14 di Indonesia. Dengan berbagai pertimbangan permintaan ini diterima dan akan dilaksankan di Bali pada tahun 1996. Mengingat pelaksanaan 2 kegiatan dalam tahun yang bersamaan akan menguras dana maupun daya, maka Pengurus Pusat telah memutuskan agar Konas VII dan APCDC ke-14 itu digabung saja. d. Konkernas VII PDPI di Bandung yang dilaksanakan tanggal 6 s/d 9 Juli 1995 telah membenarkan penggabungan Konas dan APCDC ini. e. Kebutuhan DSP dan penempatan DSP baru Penempatan DSP baru selalu menjadi masalah, yang kebanyakan tidak dapat ditangani oleh Pengurus Pusat. Pengurus Pusat telah mencoba berdialog dan menyampaikan masukan-masukan kepada DepKes, akan tetapi hasil akhir penyelesaian penempatan selalu tergantung kepada faktor-faktor sbb: 1. Ada / tidaknya kebutuhan akan DSP yang dinyatakan dengan pernyataan Kanwil 2. Ada / tidaknya usaha Universitas / Fakultas merekrut DSP baru untuk staf pengajar 3. Kesediaan instansi yang akan menerima (RS, BP4 atau instansi lain) 4. Keinginan DSP yang bersangkutan 5. Lain-lain Pada rapat-rapat dengan CHS tanggal 28 Pebruari 1996, 13 Maret 1996 dan 12 April 1996 telah dihitung jumlah kebutuhan DSP untuk tahun 1996, sedang proyeksinya sampai dengan tahun 2008 masih harus dihitung f. Pendaftaran MDSp-IDI Dalam periode Juli 1993 s/d Juni 1996 telah diselesaikan pendaftaran MDSp - IDI sebanyak 58 anggota biasa PDPI g. Mars PDPI Mars PDPI yang pernah diperkenalkan dalam Konker VI - PDPI di Ujung Pandang tahun 1992, dalam Kongres nasional VI - PDPI di Surakarta tahun 1993 dengan suara bulat telah disahkan sebagai lagu resmi PDPI. Mars ini dilagukan pada setiap acara resmi PDPI (Kongres, PIK, Konker) dan acara resmi lainnya, oleh semua peserta. h. Buku Daftar Nama dan Alamat Pengurus Pusat PDPI telah menerbitkan Buku Daftar Nama dan Alamat Anggota PDPI di seluruh Indonesia yang paling muktahir. Maklumlah banyak anggota PDPI yang telah pindah alamat tanpa memberitahukan kepada Pengurus Cabang / Pusat, sehingga sering terjadi komunikasi terputus, surat tidak sampai ke alamat tujuan dan pengiriman majalah / jurnal dari pusat sering dikembalikan. 2. Bidang Pendidikan a. Pendidikan Sp I dan NBE Sehubungan pendidikan DSP (Sp I), masalah utama adalah belum terlaksananya ujian bersama (NBE). Pertukaran soal secara tertulis antara pusat pendidikan di Jakarta dan Surabaya belum seluruhnya terlaksana pada tahun itu. KPS Pulmonologi FKUI telah mengirimkan beberapa soal yang diujikan pada peserta PPDS. Sebagai jawaban, hendaknya digunakan rujukan yang sama, baik terbitan luar negeri, maupun buku ajar dalam negeri yang diakui b. Pembentukan Pusat-Pusat Pendidikan Pulmonologi baru Pengurus Pusat telah merekomendasikan pembentukan pusat-pusat pendidikan baru di UNS dan Unibraw, disamping Unand. Kelanjutan dan keberhasilan terbentuknya pusat-pusat baru ini tergantung dari lancarnya prosedur dan kegigihan masing-masing pelaksana. Di Malang, PPDS Pulmonologi di FK Unibraw telah dilaksanakan dengan berbapak angkat kepada FK Unair. Di FK UNS, persiapan pelaksanaan PPDS Pulmonologi sudah berjalan, namun belum ada peserta baru yang mulai mengikuti pendidikan. Diusulkan agar pelaksanaan PPDS Pulmonologi di FK UNS dimulai dengan mengirimkan calon-calon dari UNS ke FKUI. Di Universitas Andalas, PPDS Pulmonologi telah dilaksanakan dengan berbapak angkat ke FK-UI sejak tahun 1990. Empat orang telah menjalani pendidikan secara ini, 2 orang diantarannya telah lulus. Saat itu FK Unand mengusulkan permohonan untuk melaksanakan pendidikan secara penuh, dan itu telah diusahakan oleh staf Bagian Pulmonologi FK-UI, agar Dekan FKUI merekomendasikan hal itu kepada CHS. c. Pendidikan SP2 (DSP Konsultan) Katalog DSP II telah disahkan oleh Konas VI Solo, terdiri dari : - katalog SP2 Infeksi - Katalog SP2 Onkologi Paru dan Mediastinum - Katalog SP2 Asma dan Penyakit Paru Obstruktif Menahun - Katalog SP2 Penyakit Paru Kerja - Katalog SP2 Darurat Paru - Katalog SP2 Imunologi Paru Lulusan pendidikan SP2 akan disebut Dokter Spesialis Paru dan Pernapasan Konsultan. Saat ini telah dilaksanakan pemberian Calon Dr. Sp. Paru Konsultan bagi anggota staf pengajar di : - FKUI : 14 orang - FK Unair : 18 orang - FK Unibraw : 2 orang - FK UNS : 4 orang - FK Unand : 4 orang - FK USU : 7 orang Di masa yang akan datang, kesempatan meraih gelar DSPK diharapkan terbuka bagi anggota PDPI nonstaf pengajar FK, melalui kurikulum sesuai katalog. Dalam hubungan sebutan Dokter Spesialis Konsultan, PB-IDI sudah beberapa kali menyelenggarakan pertemuan untuk menyeragamkan sebutan Dokter Spesialis dan Dr. Sp. Konsultan. Belum ada kesepakatan / keputusan yang pasti, tetapi usul yang sudah sering dikemukakan sebagai contoh : Anwar Jusuf, Dr., Sp. paru (K) atau Anwar Jusuf, Dr.,Sp.P(K). Salah satu notulen rapat PB-IDI tenatng Dr. Sp. Konsultan, Jum'at 12 April 1996 menyebutkan bahwa gelar profesional Sp. Konsultan tidak lagi diberikan oleh perhimpunan spesialis yang subspesialisasinya telah berdiri sendiri sebagai spesialis sendiri. d. KIPDI II, Kurnas dan Kurfak KIPDI II telah dikeluarkan oleh Depdikbud, yang merupakan Kurnas, yakni menjadi 80% kurikulum di FK masing-masing. Sisanya, yakni 20% ditentukan oleh Fakultas masing-masing melalui rapat-rapat/prosedur yang berlaku setempat. Pengisian bagian ini merupakan kekhusussan bagi masing-masing fakultas, karena itu anggota PDPI yang menjadi staf pengajar S2 di masing-masing FK diharapkan agar mencoba menempatkan ilmu penyakit paru/pernapasan menempati urutan tinggi dalam SKRT. 3. Bidang Penelitian ilmiah a. Kegiatan Ilmiah Cabang Selama tahun 1993-1995 Pengurus Pusat tidak begitu mengetahui kegiatan ilmiah dari Cabang-cabang b. Dari Pertemuan Ilmiah Khusus di Bukit Tinggi telah dihasilkan Pedoman Penatalaksanaan Penyakit Jamur Paru, yang masih perlu disempurnakan c. Kegiatan Penelitian Sampai saat ini Pengurus Pusat belum berhasil mengkoordinir kegiatan penelitian. Beberapa anggota Pengurus Pusat dan Cabang (antara lain Cabang Jakarta, Surabaya) berpartisipasi dalam penelitian uji coba penanggulangan TB paru terpadu yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Penanggulangan TB paru. Kegiatan penelitian melalui biaya Yayasan Asma Indonesia atau PPTI belum terlaksana karena kedua yayasan tersebut tidak mempunyai kebijakan mensponsori penelitian. Kerjasama dengan kedua yayasan tersebut hanya bersifat menunjang kegiatan sosial mereka dan merupakan kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat PDPI. d. Konkernas VII-PDPI di Bandung telah menetapkan untuk memberikan Penghargaan Rasmin Rasjid bagi laporan penelitian terbaik yang dimuat di Jurnal Respirologi Indonesia setiap tahunnya. Dana untuk penghargaan ini dikembangkan dari sumbangan keluarga almarhum Prof. Dr. Rasmin Rasjid sebesar U$ 5.000 yang telah disisihkan oleh almarhum semasa masih aktif. Untuk ini telah dibentuk Panitia Penilaian Penghargaan Rasmin Rasjid, dan penghargaan akan diberikan kepada pemenang dalam bulan September 1997 dalam rangka HUT PDPI. 4. Bidang Redaksi Majalah Dewan Redaksi Majalah Paru telah melaksanakan usaha-usaha perbaikan sampul majalah, pembenahan organisasi dan pemerataan distribusi. Masukan makalah dari luar Jakarta masih amat langka, karena itu pengisian tetap diharapkan terutama dari luar Jakarta. Sesuai dengan amanat Konas VI maka mulai Januari 1996, nama Majalah Paru telah diganti menjadi JURNAL RESPIROLOGI INDONESIA. 5. Bidang Profesi Kesejahteraan Dewan Pembinaan Profesi dan Kesejahteraan melaksanakan Amanat Konas VI dalam menjalin hubungan dengan Dirjen Yanmed, binkesmas, P2MPLP DepKes RI, dan terutama berperan dalam pembentukan Komite Naional Penanggulangan TB Paru Terpadu. PDPI telah berpartisipasi dalam lokakarya P2TB dan beberapa kali ikut serta dalam rapat / pertemuan-pertemuan tahunan BP4 se-Indonesia. Hubungan dengan Departemen lain belum terlaksana, sedang hubungan dengan LSM yang terutama berjalan ialah dengan Yayasan Asma Indonesia. Senam Asma Indonesia yang telah dibakukan oleh Yayasan Asma Indonesia merupakan salah satu hasil yang masukkannya amat banyak dari anggota-anggota PDPI di Yayasan Asma Indonesia. Anggota-anggota PDPI aktif dalam kegiatan-kegiatan YKI dan LM3 terutama dalam kegiatan penanggulangan masalah pokok, sedang dengan PPTI terjalin hubungan yang cukup erat dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di Jakarta Respiratory Center (JRC) PPTI-Pusat. 6. Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah, Profesi Lain dan LSM a. Departemen Kesehatan RI Dalam berbagai kesempatan, Pengurus Pusat selalu berusaha memberikan masukan-masukan sesuai dengan amanat kongres, seperti terlihat pada kegiatan-kegiatan Bidang Profesi dan Kesejahteraan. Beberapa permasalahan yang pernah dibahas bersama DepKes ialah : - Standar pelayanan kesehatan paru dan standar peralatan medis RS tipe C, sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya. - Perkembangan RSTP menjadi RS Khusus Paru, inipun belum ada realisasi lebih lanjut. - Pengembangan BP4, terutama menyangkut penempatan DSP - Penanggulangan TB paru : pembentukan Komite Nasional Penanggulangan TB terpadu dan uji coba penanggulangan TB terpadu Hal yang perlu mendapat perhatian ialah akan dibentuknya Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan, yang menyangkut penilaian / pengurusan "kesalahan-kesalahan" yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dalam hubungan ini, PDPI perlu membuat standard profesi yang disebarluaskan kepada semua anggota, agar semua anggota PDPI dalam bekerja sesuai dengan batas-batas profesionalisme. b. Kerjasama dengan Depdikbub dan Depnaker Amanat Kongres dalam bidang ini belum dilaksanakan, kecuali upaya pembentukan pusat-pusat pendidikan baru. c. Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan profesi lain - Bersama IDI dan Depkes, telah disusun standard pelayanan medis II dan standard peralatan RSU tipe C dan pola perhitungan kebutuhan DSP - Rapat-rapat dengan MDSp-IDI tenatng sebutan DSP dan Dr. Sp. Konsultan. Disepakati bahwa sebutan Dr. Sp. Konsultan hanya akan digunakan di lingkungan pendidikan. Tidak dibenarkan suatu profesi mengeluarkan sebutan Konsultan bagi bidang kedokteran yang sudah ada pendidikan profesinya. d. Kerjasama dengan LSM Peran yang dapat dilakukan tergantung pada program LSM sendiri. YAI dan PPTI tak mempunyai program penelitian, hanya kegiatan-kegiatan sosial, namun Pengurus Pusat-PDPI telah memanfaatkan kegiatan tersebut sebagai kegiatan pengabdian masyarakat. 7. Bidang Hubungan Luar Negeri 7.1. Hubungan dengan APSR Dalam Konker VII digelar acara "Recent Advances in Respirology Medicine I dan II" dengan mendatangkan pembicara-pembicara APSR. 7.2. Hubungan dengan ACCP diwujudkan dalam pelaksanaan APCDC ke-14 yang berlangsung saat itu. Beberapa kesulitan dalam menggabungkan APCDC dan Konas VII - PDPI berbeda dengan APSR, karena : a. APCDC melibatkan 3 perhimpunan profesi di Indonesia b. APCDC merupakan kegiatan yang dipayungi oleh ACCP c. Memerlukan waktu untuk melapangkan jalan

VI.7. Kongres Nasional VII-PDPI Dalam Kongres Nasional VII-PDPI, tanggal 26-28 Juni 1996, di Denpasar terpilih Dr Yudanarso Dawud sebagai Ketua Umum PDPI periode 1996-1999. Kongres ini telah mensahkan AD / ART-PDPI yang baru, diantaranya berbunyi, 3 orang anggota biasa PDPI di dalam 1 propinsi atau gabungan 2 propinsi dapat membentuk cabang PDPI. Program Kerja adalah sbb: A. Dewan Penilai Keahlian 1. Membuat dan menyempurnakan Konsep SP2 a. Mengevaluasi Katalog dan Silabus yang telah ada untuk disesuaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran (IPTEKDOK) b. Menetapkan syarat penerimaan, jenis SP2, lama pendidikan, kriteria penilaian dll, disesuaikan dengan katalog yang ada. c. Melakukan evaluasi berkala kegiatan pendidikan 2. Penyelenggaraan Ujian Nasional (National Board Examination) untuk Pendidikan SP1 a. Membentuk Panitia ad hoc berasal dari Pusat Pendidikan yang ada b. Menetapkan buku rujukan (referensi) c. Merangkum Modul (Juklak, Buku Ajar) yang berasal dari Modul yang telah ada d. Menetapkan Kriteria Tim Penguji Nasional, Tatalaksana Ujian serta Kriteria Penilaian e. Bekerjasama dengan Pusat Pendidikan mengatur pelaksanaan program adaptasi Dokter lulusan Luar Negeri Pengurus Pusat PDPI telah menerbitkan Surat Keputusan No. 1598/SK-XXII/PDPI-Pusat/'98 tentang Pemberlakuan Tatalaksana Ujian Nasional Spesialis I Paru, tanggal 28 B. Dewan Ilmiah dan Penelitian 1. Menyusun Prioritas Penelitian yaitu Program berdasar masalah yang mendesak dihadapi bangsa Indonesia, dengan cara pendekatan melalui pembuatan pohon penelitian. Perkiraan prioritas masalah adalah sbb: a. Tuberkulosis b. Asma dan Penyakit Paru Obstruktif lainnya c. Keganasan 2. Mengkoordinir kegiatan ilmiah dalam Pertemuan Ilmiah Khusus, KONKER dan KONAS 3. Merangsang dan membantu kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh Cabang atau gabungan beberapa Cabang, yang diharapkan agar tiap Cabang dapat melakukan Pertemuan Ilmiah sedikitnya setahun sekali. C. Dewan Organisasi 1. Menyusun Organisasi Cabang-cabang sesuai AD / ART yang baru, meliputi penetapan wilayah cakupan. Sesuai dengan hasil keputusan Kongres VII-PDPI, diputuskan penamaan Cabang sebagai berikut : 1. PDPI Cabang DI Aceh 2. PDPI Cabang Sumatera Utara 3. PDPI Cabang Sumatera Barat dan Riau 4. PDPI Cabang Jambi dan Sumatera Selatan 5. PDPI Cabang Lampung dan Bengkulu 6. PDPI Cabang DKI Jakarta 7. PDPI Cabang Jawa Barat 8. PDPI Cabang Jawa Tengah 9. PDPI Cabang DI Yogyakarta 10. PDPI Cabang Jawa Timur 11. PDPI Cabang Malang 12. PDPI Cabang Bali dan Nusa Tenggara 13. PDPI Cabang Sulawesi Selatan dan Utara PDPI Cabang Lampung dan Bengkulu, serta PDPI Cabang Bali dan Nusa Tenggara, baru dalam bulan-bulan menjelang penyelenggaraan Kongres Nasional VIII-PDPI dapat terbentuk dan diresmikan oleh Pengurus Pusat PDPI. Dengan demikian dari 13 Cabang PDPI yang dibentuk dalam rencana kerja Pengurus Pusat PDPI periode 1996-1999, hanya PDPI Cabang DI Aceh yang belum terbentuk, meskipun mempunyai 3 orang anggota biasa, mereka dengan berbagai alasan mengatakan lebih senang bergabung dengan PDPI Cabang Sumatera Utara. Sedangkan untuk Cabang Malang, perlu diberikan batas sampai dimana wilayah organisasinya supaya tidak rancu dengan wilayah Cabang Jawa Timur. 2. Mengingatkan kembali penyeragaman berbagai atribut organisasi (lambang, cap, amplop, dll) 3. Melakukan pembinaan organisasi bagi seluruh Cabang D. Dewan Pembinaan Profesi dan Kesejahteraan 1. Mengusahakan peningkatan keterampilan dan kemampuan anggota dengan memperluas bidang kajian seperti olah raga, penerbangan, kelautan. 2. Menyelenggarakan kegiatan keakraban / kekeluargaan dalam PIK, KONKER dan KONAS, pembuatan baju seragam, penerbitan buletin berisi berita keluarga, SK/himbauan serta kalender kegiatan PDPI 3. Meningkatkan partisipasi aktif dalam berbagai organisasi / yayasan di dalam dan di luar negeri seperti; YAI, PPTI, ACCP, APSR 4. Membantu dan mengusulkan penempatan Dokter Spesialis Paru yang baru 5. Mengingatkan kerja sama lintas sektoral dengan Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, IDI dan sektor terkait lainnya E. Dewan Redaksi Majalah 1. Meningkatkan mutu sajian Jurnal Respirologi Indonesia dengan cara : a. Menghimbau para anggota untuk aktif mengirimkan artikel b. Meningkatkan insentif bagi para penulis c. Memberikan penghargaan bagi penulis terbaik d. Mengupayakan akreditasi Dirjen DIKTI 2. Menerbitkan Buletin Informasi Keluarga PDPI, yang bahannya disiapkan oleh Dewan Pembinaan Profesi dan Kesejahteraan, sedikitnya 2x setahun 3. Menghimpun dana melalui penerbitan Majalah dan Buletin, yang pemanfaatan manajemennya dilakukan secara terpusat (sentralisasi keuangan) Dalam perkembangan terakhir Panitia Penempatan Dokter Spesialis Departemen Kesehatan, telah mengikutsertakan perhimpunan profesi dalam penempatan dokter spesialis di Indonesia termasuk PDPI. Dengan demikian setiap penempatan dokter spesialis paru sekarang ini, PDPI diajak bicara dan ikut menentukan penempatan tersebut. Disamping DepKes telah mempunyai program penempatan dokter spesialis empat dasar dan tiga penunjang, PDPI telah mengusulkan agar penempatan dokter spesialis paru oleh DepKes juga dimasukkan dalam program seperti diatas dan hal ini telah disetujui.

Halaman Sebelumnya (5/7) - Halaman Berikutnya (7/7)