BAB I Nama, Kedudukan dan Waktu
Pasal 1	:	Perhimpunan bernama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, disingkat PDPI, dengan terjemahan kedalam bahasa Inggris : The Indonesian Association of Pulmonologists.
Pasal 2	:	Sekretariat Pengurus Pusat Perhimpunan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
Pasal 3	:	Perhimpunan ini didirikan di Jakarta pada tanggal 8 September 1973 dengan nama Ikatan Dokter Paru Indonesia untuk waktu yang tidak ditentukan dan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
BAB II Sifat
Pasal 4	:	Perhimpunan adalah wadah tunggal perhimpunan semua dokter spesialis penyakit paru dan pernapasan di Indonesia, dibawah naungan Ikatan Dokter Indonesia.
BAB III Asas, Tujuan dan Usaha
Pasal 5	:	Asas Perhimpunan berasaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 serta menjunjung tinggi Sumpah Dokter dan Etika Kedokteran Indonesia.
Pasal 6	:	Perhimpunan bertujuan :
Ayat 1	:	Membantu upaya bangsa Indonesia untuk mencapai taraf yang setinggi-tingginya di bidang kesehatan paru dan pernapasan melalui peningkatan mutu pengetahuan dan ketrampilan anggota sesuai dengan tuntutan zaman.
Ayat 2	:	Meningkatkan kesejahteraan anggota Perhimpunan agar dapat melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
Ayat 3	:	Memupuk keakraban serta menjalin hubungan kekeluargaan antar anggota Perhimpunan.
Pasal 7	:	Perhimpunan melaksanakan usaha-usaha:
Ayat 1	:	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan kegiatan ilmiah secara berkala.
Ayat 2	:	Menyelenggarakan kegiatan sosial dan kegiatan kekeluargaan antar anggota perhimpunan.
BAB IV Organisasi
Pasal 8	:	Organisasi Perhimpunan terdiri dari :
	1	Badan Legislatif, yaitu : Kongres, Konperensi Kerja dan Rapat Anggota Cabang
	2	Badan Eksekutif, yaitu : Pengurus Pusat, Pengurus Cabang
	3	Badan Khusus, yaitu : Dewan-Dewan
Pasal 9	:	Kongres Perhimpunan diselenggarakan 3 (tiga) tahun. Apabila keadaan tidak memungkinkan maka kongres dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
Pasal 10	:	Konperensi Kerja diselenggarakan 1 (satu) tahun sebelum Kongres.
Pasal 11	:	Temu ilmiah diselenggarakan 1 (satu) tahun sesudah Kongres
BAB V Keanggotaan
Pasal 12	:	Anggota Perhimpunan terdiri dari :
	1	Anggota Biasa
	2	Anggota Muda
	3	Anggota Luar Biasa
	4	Anggota Kehormatan
BAB VI Perbendaharaan
Pasal 13	:	Perbendaharaan Perhimpunan diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, sumbangan dan usaha lain yang sah.
BAB VII Anggaran Rumah Tangga
Pasal 14	:	Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
BAB VIII Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 15	:	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat diubah oleh Kongres.
BAB IX Pembubaran Perhimpunan
Pasal 16	:
Ayat 1	:	Pembubaran Perhimpunan hanya dapat dilakukan oleh Kongres atas usul dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah cabang.
Ayat 2	:	Keputusan Kongres untuk pembubaran perhimpunan tersebut harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah suara.
Ayat 3	:	Setelah perhimpunan dinyatakan bubar oleh Kongres, maka segala hak milik Perhimpuanan diserahkan kepada badan atau Perhimpunan yang ditetapkan oleh Kongres.
BAB X Penutup
Pasal 17	:
Ayat 1	:	Pengurus Pusat dapat memutuskan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Ayat 2	:	Keputusan-keputusan Pengurus Pusat mengenai pasal 17 ayat 1 harus dimintakan pengesahan kepada Kongres berikutnya.