Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Kata Pengantar

Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, Pedoman Pelaksaaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Dokter SpP Indonesia dapat diselesaikan dengan baik.  Penghargaan yang tinggi diberikan khususnya kepada seluruh anggota Kolegium Pulmonologi Indonesia dan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) pada umumnya yang telah memberikan sumbangsih pikiran dan tenaga hingga tersusun dan terbitnya buku pedoman ini.  Merupakan kebanggaan tersendiri bahwa Komite BP2KB Dokter SpP Indonesia yang belum lama dibentuk telah bekerja cepat dan menyelesaikan produknya pada bulan Desember 2007.  Hal ini dapat terjadi karena dedikasi dan komitmen yang kuat dari kita semua.

Pedoman ini memang harus diterbitkan mengingat amanat undang–undang praktik kedokteran yang telah diberlakukan yang mewajibkan setiap dokter untuk mengikuti uji kompetensi apabila akan melakukan registrasi atau registrasi ulang.  Hal ini berlaku pula bagi dokter SpP di Indonesia yang bernaung dalam PDPI berhak dan wajib melaksanakan uji kompetensi untuk registrasi ulang dengan mengikuti proses Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).  Uji kompetensi dilakukan setiap 5 tahun dengan menilai seluruh partisipasi PKB setiap dokter SpP yang dilakukan oleh komite yang telah dibentuk.

Buku pedoman ini merupakan petunjuk bagi seluruh dokter SpP di Indonesia agar lebih mudah menjalankan proses PKB-nya.  Keseriusan para anggota diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai dokter SpP guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Dengan demikian, keberadaan buku pedoman ini menjadi sangat penting dalam rangka memfasilitasi seluruh dokter SpP di Indonesia agar tidak mendapatkan masalah di kemudian hari terkait dengan proses registrasi ulang yang harus dijalani. 

Akhirnya, marilah kita bersama–sama berdo’a sehingga buku pedoman ini menjadi salah satu instrumen untuk menjadikan dokter SpP di Indonesia semakin profesional sesuai dengan harkat dan martabat serta kehormatan profesinya dalam rangka memenuhi harapan kemanusiaan, masyarakat dan bangsa.  Amin.

Ketua Pengurus Pusat
Perhimpunan Dokter Paru Indonesia

Kata Pengantar

Ketua Kolegium Pulmonologi Indonesia

Puji syukur kehadirat Tuhan YME, Pedoman Pelaksaaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Dokter SpP Indonesia dapat diselesaikan dengan baik.  Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh anggota Kolegium Pulmonologi Indonesia dan anggota Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) yang telah berupaya hingga tersusunnya buku pedoman ini. 

Undang–Undang Praktik Kedokteran (UUPK) tahun 2004 Pasal 28 ayat 2 mengamanatkan bahwa penetapan standar pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan merupakan kewajiban organisasi profesi kedokteran.  Hal ini tidak hanya berlaku bagi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) saja tetapi juga bagi perhimpunan–perhimpunan yang berada di bawah naungan IDI agar menetapkan standar pendidikan dan program pendidikan kedokteran berkelanjutannya. Sedangkan dalam Pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi (IDI) dan lembaga lain yang diakreditasi oleh organisasi profesi (IDI) dalam rangka penyerapan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. 

Berdasarkan UUPK maka PDPI dan Kolegium Pulmonolgi Indonesia telah berhasil menyusun Standar Pendidikan Dokter SpP Indonesia, Kompetensi Dokter SpP Indonesia serta Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Dokter SpP Indonesia. Dengan telah tersusun dan terbitnya buku pedoman ini maka setiap dokter SpP diharapkan dapat meningkatkan sikap profesionalismenya dengan mengikuti kegiatan PKB.

Dengan demikian marilah kita manfaatkan semua kegiatan pengembangan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh profesi dan selalu mencatat dan melaporkannya secara berkala kepada Komite P2KB Dokter SpP sehingga dokter SpP di Indonesia dapat terus menjalankan tugasnya secara profesional.

Ketua Kolegium Pulmonologi Indonesia 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua Pengurus Pusat PDPI

Kata Pengantar Ketua Kolegium Pulmonologi Indonesia

BAB I PENDAHUALUAN

1.     Latar Belakang

2.     Prinsip Program P2KB

3.     Pengorganisasian

BAB II PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

BAB III PROGRAM P2KB DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI

1.     Peserta Program

2.     Pembelajaran dalam Program

3.     Kegiatan Yang Bernilai Pendidikan Profesi

4.     Kredit Pendidikan

5.     Perencanaan dan Dokumentasi

6.     Penyelenggaraan Kegiatan P2KB

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.     Latar Belakang

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia sebagai salah satu organisasi profesi kedokteran merupakan salah satu stakeholder pelayanan kesehatan yang turut bertanggung jawab dalam menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang bermutu, khususnya kesehatan paru dan respirasi. Dalam muktamar IDI ke–26 telah dikeluarkan Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Kedokteran Berkelanjutan yang dilaksanakan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (Program P2KB atau Continuing Professional Development, CPD) bagi seluruh anggotanya, termasuk juga dokter SpP. Program P2KB pada dasarnya merupakan upaya pembinaan bersistem untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dokter agar ia senantiasa dapat menjalankan profesinya dengan baik. Program ini merupakan bagian integral dari mekanisme pemberian ijin praktik. Oleh karena itu program ini diselenggarakan oleh IDI (BP2KB IDI) dan dilaksanakan oleh semua perhimpunan dokter spesialis (PDSp), perhimpunan dokter pelayanan pertama (PDPP) dan perhimpunan–perhimpunan lainnya di lingkungan IDI.

Profesi kedokteran sangat beragam bentuk layanannya yang secara garis besar dapat dibedakan atas bidang profesi yang memberikan layanan bedah dan layanan medik, yang terakhir ini ada yang melakukan kegiatan intervensi ada pula yang tidak. Dari sisi kontak dengan pasien, profesi kedokteranpun dibedakan atas yang memberikan pelayanan secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa program pengembangan keprofesian bagi berbagai bidang profesi ini tentu beragam pula cirinya walaupun tujuannya sama yaitu untuk menjamin profesionalisme dalam memberikan layanan yang bermutu.  Atas dasar ini dibuatlah pedoman pelaksanaan umum yang menjadi acuan operasional bagi semua perhimpunan di bawah IDI dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program P2KB–nya masing–masing.

2.     Prinsip Program P2KB

Menjalani P2KB merupakan kewajiban profesi bagi setiap dokter dan merupakan prasyarat untuk meningkatakan mutu layanan kedokteran. Berbeda dengan prinsip dalam pendidikan kedokteran dasar dan pendidikan pascadokter yang berstruktur, P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri dengan ciri self–directed dan practice–based. Oleh karena itu keberlangsungan program P2KB sangat bergantung kepada motivasi para dokter itu sendiri. Selain untuk mendorong pengembangan profesionalisme, P2KB bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi seorang dokter yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan pasien dan sistem pelayanan kesehatan serta menjawab tantangan kemajuan ilmu kedokteran.

Dari sudut pandangan dokter,  motivasi untuk menjalani P2KB seyogyanya muncul dari 3 dorongan utama, yaitu :

§   Dorongan profesional untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pasien.

§   Dorongan untuk memenuhi kewajiban kepada pemberi kerja.

§   Keinginan untuk memperoleh kepuasan kerja dan mencegah kejenuhan.

Banyak bukti menunjukkan bahwa suatu P2KB ternyata baru efektif bila didukung oleh (a) kebutuhan untuk mempelajari suatu tema/topik, (b) cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu dan (c) kesempatan untuk menerapkan hasil belajar itu. Banyak cara untuk menetapkan kebutuhan belajar seseorang mulai dari ujian formal sampai cara umum dalam kehidupan sehari–hari seperti penilaian atasan atau teman kerja, audit medik bahkan juga perenungan (refleksi) diri. Berdasarkan learning needs itu seorang dokter hendaknya menyusun sendiri rencana pengembangan dirinya dalam bentuk rancangan pengembangan diri (RPD) atau personal development plan (PDP).

3.     Pengorganisasian

Program ini meliputi semua kegiatan dokter baik formal maupun nonformal yang dilakukannya untuk mempertahankan, membaharukan dan meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap profesionalnya sebagai upaya memenuhi kebutuhan pasiennya. Karena P2KB merupakan kegiatan belajar mandiri yang self–directed dan practice–based maka unsur utamanya adalah pencatatan untuk tujuan pemantauan oleh perhimpunan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Oleh karena itu sangat dianjurkan agar semua perhimpunan membantu sistem pencatatan yang web–based walaupun tetap dimungkinkan pencatatan manual.  Sistem berinternet ini di masa depan akan terhubung dengan sistem di tingkat IDI.

Kebijakan umum dalam pelaksanaan program P2KB disepakati bersama oleh semua perhimpunan dan kolegiumnya melalui Badan P2KB IDI sedangkan implemanetasi P2KB dilaksanana oleh perhimpunan dokter spesialis yang bertanggung jawab menyusun kebijakan operasionalnya (petunjuk pelaksanaan teknis) sesuai dengan ciri layanan bidang profesinya.

Petunjuk pelaksanaan teknis suatu skema P2KB hendaknya disusun dengan acuan standar internasional untuk P2KB, antara lain yang ditetapkan oleh World Federation of Medical Education, American Medical Association/American Council dan Federtaion of Royal Colleges of Physicians of the United Kingdom. Acuan tersebut memberikan bakuan dasar bagi semua unsur dalam program P2KB antara lain :

1.     Perumusan misi dan tujuan program.

2.     Metode pembelajaran.

3.     Perencanaan dan dokumentasi.

4.     Peranan individu dokter dalam implementasi program P2KB.

5.     Peranan berbagai pihak dalam penyelenggaraan program P2KB.

6.     Aspek kependidikan dan sumber pendidikan yang dapat digunakan.

7.     Evaluasi atas metoda dan kompetensi.

8.     Pengorganisasian program.

9.     Perbaikan program secara terus menerus.

BAB II

PENGERTIAN BEBERAPA ISTILAH

Program pengembangan pendidikan keprofesian berkelanjutan atau program continuing professional developmen (CPD) adalah upaya pembinaan bersistem bagi profesional (dokter) yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta mengembangkan sikap agar ia senantiasa dapat menjalankan profesianya dengan baik.  Program ini wajib diikuti oleh setiap anggota Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp)/ Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer (PDPP) sebagai bagian dari mekanisme pemberian kewenangan dan ijin praktik.

Skema CPD adalah program P2KB dari suatu PDSp/PDPP di lingkungan IDI yang dituangkan dalam suatu dokumen (petunjuk pelaksanaan teknis) sebagai acuan bagi anggotanya untuk menjalani program tersebut.

Stakeholder pelayanan kesehatan/kedokteran adalah semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelayanan kesehatan/kedokteran. Mereka adalah (1) pemberi pelayanan (provider) baik sebagai institusi (misalnya rumah sakit) maupun sebagai perorangan, (2) pengguna layanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta, (3) institusi pendidikan yang meghasilkan provider dan (4) Ikatan Dokter Indonesia tempat perorangan dokter (pemberi pelayanan) berhimpun.

Kegiatan pendidikan dalam konteks Pedoman P2KB ini adalah berbagai kegiatan yang dijalani oleh seseorang dalam kapasitinya sebagai dokter yang memberikan kesempatan baginya untuk menambah pengetahuan dan ketrampilan profesionalnya serta mempertahankan profesionalismenya.

Standar profesi pengertian umumnya adalah kriteria kemampuan (professional knowledge, skill, attitude) minimal yang harus dikuasai agar dapat menjalankan kegiatan profesionalnya dan memberikan layanan kepada masyarakat secara mandiri. Dengan demikian pada hakekatnya standar profesi adalah nilai–nilai profesi kedokteran yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan profesi yang terdiri dari standar pendidikan, standar kompetensi, standar etika profesi dan standar pelayanan.

Kredit adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kemampuan/kompetensi seorang profesional (dokter) yang diperolehnya dengan menjalani 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan pendidikan dalam suatu skema CPD.

Kredit prasyarat (credit requirement) adalah jumlah kredit partisipasi yang harus dikumpulkan oleh seorang peserta program P2KB dalam suatu kurun waktu tertentu yang menjadi prasyarat untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

Sertifikasi dan resertifikasi adalah proses pemberian surat keterangan pengakuan oleh PDSp/PDPP dan/atau kolegiumnya untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan dinilai telah memiliki kemampuan profesi yang setara dengan standar profesi dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh kolegium bidang profesi yang bersangkutan.  Dalam proses ini PDSP/PDPP melalui kolegiumnya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang merupakan syarat mutlak untuk dikeluarkannya rekomendasi oleh Badan P2KB IDI.

Sertifikat kompetensi adalah surat keterangan yang dikeluarkan bagi seorang dokter oleh PDSp/PDPP yang bersangkutan melalui kolegiumnya untuk menyatakan bahwa dokter tersebut kompeten untuk menjalankan praktiknya. Sertifikat ini diperlukan untuk registrasi ulang ke Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Setifikat kompetensi tersebut dikeluarkan setelah seorang dokter menjalankan rangkaian kegiatan Program P2KB yang ditetapkan oleh PDSp/PDPP dan kolegiumnya masing–masing.

Rekomendasi IDI adalah rekomendasi yang dikeluarkan oleh IDI bagi seorang dokter melalui Badan P2KB untuk keperluan pengurusan ijin praktik.  Rekomendasi ini dikeluarkan hanya bila yang bersangkutan memiliki sertifikat kompetensi.

Pemberian ijin praktik (licensure) adalah suatu proses pemberian ijin oleh lembaga yang berwenang kepada seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya (berpraktik) di suatu sarana pelayanan kesehatan/kedokteran.  Ijin ini hanya diberikan kepada dokter yang telah memperoleh Surat Tanda Registrasi (STR).

Registrasi adalah prosedur pendaftaran seorang dokter/tenaga kesehatan lainnya pada lembaga yang berwenang mendata tenaga kesehatan di Indonesia. Setelah diberlakukannya Undang Undang Praktik Kedokteran (UUPK) 2004, lembaga yang berwenang adalah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Surat tanda regristrasi (STR) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KKI menyangkut seorang tenaga kesehatan (dokter) sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar dan memperoleh kewenangan untuk menjalankan profesinya.

BAB III

PROGRAM P2KB PERHIMPUNAN DOKTER PARU INDONESIA

A.     Peserta Program

Setiap dokter anggota PDPI yang berpraktik berhak memperoleh kesempatan untuk menjalankan Program P2KB PDPI yang dilaksanakan oleh PDPI. Program ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses resertifikasi. Untuk itu ia wajib mendaftarkan kesertaannya kepada PDPI.  Dokter yang bukan anggota PDPI, asing maupun bukan asing, wajib menjalani Program P2KB PDPI dengan memenuhi ketentuan khusus.

B.     Pembelajaran dalam Program

Program P2KB PDPI dilaksanakan secara berkesinambungan.  Materi pembelajarannya mengandung unsur praktik dan teori yang terpadu dan bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan paru dan respirasi yang nasional yang didasarkan pada bukti ilmiah dan bukti di lapangan. Materi ini beragam dan cukup lentur sehingga memudahkan para dokter sepesialis pulmonologi mengembangkan praktiknya. 

C.     Kegiatan yang Bernilai Pendidikan Profesi

Bukti kesertaan seorang dokter spesialis pulmonologi (Sp.P) dalam suatu Program P2KB PDPI dinyatakan dalam satuan kredit partisipasi (SKP) yang diperoleh dari kegiatan pendidikan profesi. Satu kredit menggambarkan partisipasi seseorang dalam 1 jam kegiatan yang diakui sebagai kegiatan P2KB (selanjutnya disebut 1 SKP IDI). Kredit ini diberikan baik untuk kegiatan yang bersifat klinis (berhubungan dengan layanan kesehatan/kedokteran langsung maupun tidak langsung) maupun nonklinis (mengajar, meneliti, manajemen). Kegiatan yang dapat diberi kredit dibedakan atas 3 jenis, yaitu :

1.      Kegiatan pendidikan pribadi adalah kegiatan perorangan yang dilakukan sendiri yang memberikan tambahan ilmu dan ketrampilan bagi yang bersangkutan.

2.      Kegiatan pendidikan internal adalah kegiatan yang dilakukan bersama teman sekerja dan merupakan kegiatan terstruktur di tempat kerja yang bersangkutan.

3.   Kegiatan pendidikan eksternal adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh kelompok lain di luar tempat kerja yang bersangkutan yang dapat berskala lokal/ wilayah, nasional maupun internasional.

Ditinjau dari sudut keprofesian maka kegiatan dalam Program P2KB PDPI dibedakan menjadi 5 ranah, yaitu :

1.     Kegiatan pembelajaran (learning), yaitu kegiatan yang membuat seseorang mempelajari suatu tema, misalnya membaca artikel di jurnal, menelusuri informasi/ sesi evidence based medicine (EBM), mengikuti suatu pelatihan.

·          Mengikuti ujian MCQ melalui internet atau media lain yang disediakan oleh komite.  Kredit untuk MCQ adalah 2 bagi yang melampaui nilai batas lulus yang ditentukan oleh komite atau pengelola yang terakreditasi.

·       Keikutsertaan dalam uji MCQ yang tersedia di internet atau on-line journal dapat memperoleh kredit sepanjang yang bersangkutan dapat memperlihatkan bukti yang relevan.

·            Melakukan critical appraisal sesuai dengan kaidah–kaidah EBM.  Kredit yang diperoleh yaitu 1 (satu) untuk setiap makalah yang ditelaah, bergantung pada jenis makalah serta kualiti critical appraisal.  Bukti makalah asli serta hasil telaah harus disimpan sebagai dokumen pelaksanaan PKB.

Partisipasi dalam Pertemuan Ilmiah

Pertemuan ilmiah adalah setiap pertemuan yang lebih bersifat ceramah/kuliah yang dimaksudkan untuk menambah atau menyegarkan pengetahuan, namun tidak disertai dengan pelatihan, format yang lebih kurang sesuai dengan PKB (pendidikan kedokteran berkelanjutan) atau CME (continuing medical education).  Pertemuan ini dapat bersifat umum, mencakup banyak disiplin dalam ilmu kesehatan paru dan respirasi atau spesifik untuk subdisiplin tertentu.

·          Kongres dan Pertemuan Ilmiah Khusus (PIK) PDPI merupakan pertemuan ilmiah terbesar yang diberikan nilai kredit tetap oleh komite dengan konsultasi dengan Pengurus Pusat PDPI dan Penyelenggara.

·          Keikutsertaan dalam kongres atau pertemuan ilmiah di dalam negeri yang dilakukan oleh organisasi profesi lain atau kongres/pertemuan ilmiah di luar negeri juga dapat diberikan nilai kredit. Besaran nilai kredit akan ditentukan oleh komite bila diajukan klaim dengan bukti yang dapat diterima (sertifikat, agenda pertemuan, dan sebagainya yang relevan).

·          Presentasi topik di bidang paru dan respirasi atau topik terkait dalam forum ilmiah memperoleh kredit setiap presentasi.  Presentasi dalam kongres yang ia sendiri menjadi peserta tetap diberikan kredit. (lihat tabel)

·          Penyelenggara CME/PKB (selain Kongres dan PIK) harus mengajukan aplikasi akreditasi kegiatan.

·       Selambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai, panitia penyelenggara wajib melaporkan kepada komite dengan formulir yang tersedia. Laporan tersebut harus diberi lampiran daftar peserta yang hadir serta masing–masing persentase kehadiran (kecuali untuk Kongres dan PIK, hanya perlu dilaporkan jumlah dan nama peserta).

·          Kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran namun merupakan bagian pertemuan besar (Kongres, PIK) dapat diajukan terpisah.

·          Pertemuan ilmiah kecil yang menggunakan sponsor (misalnya malam klinik, lunch symposium, breakfast meeting, dst) diberikan kredit. (lihat tabel)

Catatan: Launching sesuatu produk sponsor tanpa disertai acara ilmiah terencana (misal hanya pergelaran musik) tidak diberikan kredit.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan Praktik

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dapat langsung meningkatkan kualiti praktik sehari–hari, baik dari segi substansi maupun metodologi. Kegiatan tersebut harus berlangsung sekurang–kurangnya 6 jam (1 hari) dan harus mencakup praktik hand–on atau simulasi praktik. Kegiatan yang memenuhi kriteria namun kurang dari 6 jam dimasukkan ke dalam kegiatan PKB/CME. Pendalaman suatu subdisiplin selama periode tertentu (misalnya seorang dokter SpP bukan staf yang mengikuti pelatihan di divisi tertentu selama beberapa bulan) juga dimasukkan dalam kelompok ini.

·          Kegiatan harus dalam bidang kesehatan paru dan respirasi atau berkaitan dengan praktik dokter SpP.

·          Lama kegiatan minimal 6 jam, maksimal tidak terbatas.

·          Harus dilakukan pre– dan posttest.

·          Kegiatan dapat diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang dengan koordinasi dengan Pengurus Pusat.  Pihak lain juga dapat menyelenggarakan kegiatan ini baik secara sendiri atau dalam kerja sama dengan pihak–pihak tersebut di atas.  Semua penyelenggaraan harus lebih dahulu meminta akreditasi kepada Komite PKB PDPI.

·          Kegiatan ini antara lain :

a.     Workshop yang dilaksanakan oleh PDPI Pusat

b.     Workshop yang dilaksanakan oleh PDPI Cabang

c.     Workshop yang dilaksanakan oleh RESPINA

d.     Workshop yang dilaksanakan oleh PIPKRA

e.     Pendalaman di Divisi tertentu (Faal Paru, Interversi dan Gawat Napas, dan lain–lain)

Kredit yang diperoleh

1.    Rencana kegiatan yang diselenggarakan oleh organ PDPI akan dinilai oleh komite setelah penyelenggara mengajukan aplikasi akreditasi dengan patokan umum 1,5 kredit untuk setiap jam kegiatan.

2.     Penyelenggara non–PDPI harus menyertakan setidaknya 1 anggota PDPI dalam kepanitiaannya dan anggota tersebut harus memperoleh persetujuan dari PP–PDPI atau Pengurus Cabang.

3.      Perlu dicatat bahwa nilai kredit yang diberikan adalah nilai kredit maksimal yang hanya dapat diperoleh bila peserta mengikuti seluruh kegiatan yang diselenggarakan.

4.   Untuk pendalaman dalam divisi tertentu yang dilakukan dengan persetujuan PDPI tidak diperlukan permintaan akreditasi kepada komite. Permintaan nilai kredit diajukan setelah pendalaman selesai dengan menyertakan keterangan dari Ketua Divisi (Subbagian) atau Ketua Departemen (Bagian) tempat anggota menjalani pendalaman. Pendalaman harus mencakup semua kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam divisi/subbagian tersebut (pendidikan, pelayanan dan bila mungkin penelitian). Pendalaman yang dapat diberikan nilai kredit harus dilakukan paling sedikit 1 bulan. Nilai kredit maksimal yang dapat diperoleh adalah :

·          1 – 3 bulan      : 20 kredit

·          4 – 6 bulan      : 30 kredit

·          > 6 bulan         : 40 kredit

Akreditasi kegiatan :

Ø  Semua penyelenggara kegiatan harus mengajukan aplikasi akreditasi kepada komite kecuali untuk pendalaman di subdisiplin tertentu.

Ø  Formulir aplikasi akreditasi dapat diperoleh di www.klikPDPI.com

2.     Kegiatan profesional, yaitu kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan kedudukannya sebagai dokter SpP dan memberinya kesempatan untuk belajar, misalnya menangani pasien rawat jalan dan rawat inap, kemampuan melakukan tindakan di bidang paru, audit klinis, program keselamatan pasien, manajemen risiko.

·          Setiap melakukan pemeriksaan pasien, baik rawat inap maupun rawat jalan, akan mendapat kredit (lihat lampiran). Dianjurkan agar mencatat jumlah pasien yang ditangani ke dalam buku log sehingga jumlah kredit dapat dihitung dengan tepat.

·         Tindakan di bidang paru akan mendapat kredit tersendiri. Catat jenis dan jumlah tindakan yang dilakukan ke dalam buku log sehingga jumlah kredit dapat dihitung dengan tepat.

·       Melakukan audit klinis, program keselamatan pasien, manajemen risiko dan lain–lain yang termasuk dalam penataan klinis (clinical governance) diberikan kredit. Para dokter SpP harus memiliki dan menyimpan bukti yang memadai, misalnya keterangan dari Direktur Rumah Sakit, Ketua Komite Medik, dan lain–lain. 

·          Kegiatan lain yang bersifat mandiri dan belum dicantumkan dalam panduan ini dapat dimintakan kreditnya sepanjang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan profesional serta proses dan keluarannya tercatat dan dapat diperlihatkan bukti yang memadai.

3.  Kegiatan pengabdian masyarakat/profesi, yaitu kegiatan yang dimaksudkan sebagai pengabdian kepada masyarakat umum atau masyarakat profesinya, misalnya memberikan penyuluhan kesehatan, terlibat dalam penanggulangan bencana, duduk sebagai anggota suatu kelompok kerja (POKJA) organisasi profesi, duduk sebagai pengurus suatu perhimpunan organisasi profesi kedokteran, duduk sebagai panitia pelaksana suatu kegiatan P2KB organisasi profesi kedokteran.

·          Setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengabdian masyarakat dan profesi hendaklah dicatat (lihat lampiran). Jika ada simpan bukti bahwa telah melakukan kegiatan tersebut bila diperlukan verifikasi.

4.    Kegiatan publikasi ilmiah, yaitu kegiatan yang menghasilkan karya tulis yang dipublikasi seperti menulis buku (dengan ISBN), menerjemahkan buku di bidang ilmunya (dengan ISBN), menulis tinjauan pustaka yang dipublikasi di jurnal yang terakreditasi.

·          Yang dapat dilakukan klaim adalah makalah tentang ilmu kesehatan paru dan respirasi, baik berupa laporan kasus, seri kasus, penelitian maupun tinjauan pustaka. Artikel yang dimuat dalam Jurnal Respirologi Indonesia memperoleh kredit tinggi demikian pula artikel yang dimuat dalam jurnal internasional. Pemuatan dalam jurnal lain yang terakreditasi memiliki kreditnya akan diperhitungkan sesuai dengan tingkat akreditasinya. Pemuatan artikel dalam jurnal yang tidak terakreditasi tidak memperoleh kredit.

5.  Kegiatan pengembangan ilmu, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan bidang ilmu yang bersangkutan, misalnya melakukan penelitian di bidangnya, mendidik/mengajar termasuk membuat ujian, menjadi supervisor atau membimbing di bidang ilmunya.

·          Kegiatan mengajar diberikan 1 kredit untuk setiap kali mengajar. Yang dimaksud mengajar di sini adalah mengajar dalam konteks PKB, misalnya menjadi pembicara dalam lokakarya PKB. Kredit tidak diberikan kepada staf pengajar tetap suatu Fakultas Kedokteran untuk topik yang menjadi bagian tugas utamanya, baik di departemen pulmonologi maupun lainnya.

D.     Kredit Pendidikan

1.     Kredit prasyarat (credit requirement)

Kredit prasyarat untuk dokter SpP adalah 250 SKP IDI dalam 5 tahun. Minimal 25 SKP IDI (10%) diantaranya harus berasal dari kegiatan nonklinis (pendidikan, penelitian) dan pengabdian pada profesi dan masyarakat. Jumlah kredit prasyarat telah ditetapkan bersama oleh seluruh anggota BP2KB IDI.

2.     Bobot kredit berbagai bentuk kegiatannya

Kegiatan layanan kesehatan oleh dokter SpP adalah kegiatan medik dengan intervensi. Nilai kredit untuk berbagai kegiatan ditetapkan dengan mempertimbangkan (1) seberapa pentingnya suatu kompetensi untuk dokter SpP berpraktik, (2) keluasan lingkup kompetensi yang diperlukan dan (3) keterjangkauan kegiatan itu oleh setiap anggotanya mengingat luasnya negara kita dan besarnya kesenjangan kondisi di berbagai daerah.  Untuk kemudahan konversi nilai kredit itu dapat digunakan patokan (dalam persentase) sebagai berikut : 

·          Kognitif                                   60 – 70%

·          Psikomotor                             10 – 20%

·          Afektif                                    10 – 20%

·          Nonklinik dan soft medicine   10%

Perhimpunan Dokter Paru Indonesia bersama Kolegium telah membentuk Komite (Panitia) yang menyusun dan menetapkan bidang layanan kegiatan yang mempunyai nilai pendidikan profesi ke dalam kelompok kognitif, psikomotor, afektif dan nonklinik. Nilai kredit untuk peserta, penyaji makalah/pembicara, moderator suatu kegiatan P2KB eksternal dibedakan berdasarkan skala kegiatan yang dapat berskala lokal/wilayah, nasional dan internasional. Selanjutnya dilakukan pemberian bobot kredit untuk masing–masing kegiatan sehingga dapat dilakukan konversi untuk mendapatkan nilai kredit dalam angka satuan SKP IDI.  Pada tahap akhir, Skema P2KB PDPI diserahkan ke BP2KB Pusat. (Lihat lampiran)

E.     Perencanaan dan Dokumentasi

1.     Siklus P2KB

Setiap dokter SpP seyogyanya merencanakan sendiri pengembangan dirinya dengan membuat personal development plan (PDP) berdasarkan tuntutan pelayanan praktiknya.  Perhimpunan Dokter Paru Indonesia akan membantu anggotanya dalam merencanakan pengembangan diri ini. Siklus P2KB PDPI dimulai ketika seseorang mendaftarkan diri kepada Komite (Panitia). Karena P2KB terkait dengan mekanisme pemberian ijin praktik maka setiap dokter yang berpraktik harus merencanakan siklus P2KB–nya dengan cermat sehingga tidak terlambat untuk melakukan registrasi ulang.  Sangat dianjurkan agar para dokter SpP meninjau jumlah kredit pendidikannya setiap tahun.  Untuk keperluan ini pencatatan semua kegiatan dalam buku log yang berfungsi sebagai database pribadi akan sangat membantu.

Pada akhir setiap siklus, Komite (panitia) akan menilai dokumen P2KB anggota yang mengikuti Program P2KB PDPI untuk dihitung kredit pendidikannya. Dokumen bukti belajar yang dinilai adalah :

1.     Bukti partisipasi dan pencapaian kemampuan suatu pelatihan

2.     Bukti publikasi di jurnal ilmiah maupun di majalah populer

3.     Portfolio untuk kegiatan pendidikan internal.

Dokumen bukti belajar dapat dikirim kepada komite (panitia) melalui pos, kurir maupun e-mail.

2.     Penilaian Kompetensi

Kompetensi seorang dokter SpP dinilai setiap 5 tahun setelah menjalankan Program P2KB–nya. Penilaian dilakukan sendiri oleh setiap dokter dengan menghitung SKP IDI total yang dimasukkan ke borong kelengkapan P2KB (lihat lampiran) dan diserahkan atau dikirim kepada Komite (panitia) P2KB PDPI berikut dokumen bukti belajar untuk diverifikasi dan dinilai.

 Penyelenggaraan Kegiatan P2KB

1.     Penilaian kegiatan P2KB

Dalam rangka mengendalikan mutu, kegiatan P2KB PDPI eksternal (kursus, pelatihan, workshop, seminar, dan lain–lain) wajib meminta kredit kepada BP2KB IDI. Untuk itu penyelenggara mengajukan permohonan akreditasi kepada IDI bagi (1) kurikulum kegiatan, (2) pengajar/narasumber dengan menyertakan persyaratan yang telah ditetapkan oleh IDI (Lampiran).

Beberapa kegiatan berkala resmi PDPI (kongres nasional dan pertemuan ilmiah khusus) merupakan kegiatan pendidikan bernilai P2KB maka dapat diakui secara otomatis oleh BP2KB IDI dengan kredit yang ditetapkan sendiri oleh PDPI.  Kegiatan yang sifatnya terintegrasi atau lintas bidang ilmu harus mendapatkan pengakuan dan nilai kredit dari BP2KB IDI.

2.     Penyelenggara kegiatan P2KB

Semua stakeholder dalam pelayanan kesehatan / kedokteran merupakan pihak yang terlibat langsung dengan P2KB sehingga kegiatan P2KB dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak di bawah ini :

1.     Ikatan Dokter Indonesia dan organnya maupun perhimpunan suborganisasi IDI seperti perhimpunan dokter spesialis, seminat dan seokupasi.  Kegiatan itu dapat ditujukan untuk anggota perhimpunannya sendiri atau untuk anggota perhimpunan lain (lintas bidang atau kegiatan P2KB terintegrasi)

2.     Penyedia layanan kesehatan, seperti rumah sakit dan klinik

3.     Pengguna layanan kesehatan, seperti perusahaan asuransi

4.     Institusi pendidikan, misalnya universitas atau institut

5.     Departemen Kesehatan, misalnya Pusdiklat DepKes, DirYanMed Spesialis DepKes.

BAB IV

PENUTUP

Skema Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dokter SpP di Indonesia guna meningkatkan mutu kesehatan paru dan respirasi masyarakat. Skema ini diharapkan membantu dalam kegiatan praktik sebagai dokter SpP terutama dalam proses resertifikasi dan mendapatkan surat ijin praktik.

Disadari bahwa skema P2KB PDPI ini masih jauh dari sempurna mengingat waktu dan tenaga yang tersedia untuk menyusun skema ini sangat terbatas.  Untuk itu diharapkan masukan dari seluruh anggota PDPI untuk perbaikan guna kesempurnaan skema ini sangat diharapkan. Skema P2KB PDPI ini bersifat dinamis dan akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan ilmu dan masukan dari anggota.

Lampiran 1

Tabel 1. Resume Angka Kredit P2KB PDPI

Tabel 2. Perhitungan batasan minimal dan maksimal bobot kredit kegiatan pendidikan P2KB

Keterangan :          *   untuk setiap makalah

                                ** untuk setiap sesi

Lampiran 2

Tabel 3.  Jenis Kegiatan dan Jumlah Kredit

*Catatan :

1.     Nilai Satuan Angka Kredit (SAK) berarti nilai yang dapat diperoleh bila peserta mengikuti program secara utuh;

2.     Nilai SAK akan ditentukan oleh Komite Akreditasi setelah mempertimbangkan topik kegiatan, lama kegiatan, kualiti pembicara, kepanitiaan dan lain-lain hal yang relevan. Keputusan Komite Akreditasi tidak dapat diganggu gugat;

3.     Kegiatan tindakan di bidang paru lihat lampiran.